Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan untuk mengambil keputusan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian kapan saja.
Presiden RI, Prabowo Subianto, juga sering mengungkapkan pandangannya terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
Pernyataan Muzani ini muncul sebagai respons terhadap serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS), yang merupakan penggagas Board of Peace, terhadap Iran.
“Bagi Indonesia, baik untuk bergabung maupun keluar dari Board of Peace adalah keputusan yang mungkin saja diambil, seperti yang sering diungkapkan oleh Presiden,” tutur Muzani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 4 Maret 2026.
Meskipun Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan waktu keluar dari keanggotaan tersebut, Muzani menekankan bahwa keputusan itu harus diambil berdasarkan kesepakatan bersama.
“Kita bisa kapan saja keluar, tetapi sekali lagi, keputusan itu harus diambil secara kolektif,” tambahnya.
Selain itu, Muzani menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan salah satu langkah untuk mempercepat proses kemerdekaan dan rekonstruksi Palestina.
“Itu adalah tujuan utama dari pembentukan Board of Peace. Namun, ada isu terkait Iran yang perlu diperhatikan, seperti yang juga disampaikan oleh Presiden dalam pandangannya semalam,” jelas Muzani.
Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di Board of Peace, seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hassan setelah menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo dan mantan presiden-wakil presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 3 Maret 2026.
Hassan menekankan pentingnya evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace mengingat dinamika situasi yang terus berkembang di lapangan.
Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk komitmen pendanaan serta pengiriman pasukan Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar dalam misi tersebut.
“Keputusan belum diambil. Pasti beliau akan mengevaluasi dan membuat keputusan yang tepat pada waktunya,” kata Hassan, sebagaimana dikutip dari ANTARA, pada Rabu, 4 Maret 2026.
Terkait kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace, Hassan menyatakan bahwa Presiden tidak menutup opsi tersebut jika misi tersebut sudah dianggap tidak lagi sejalan dengan tujuan awal, atau jika keberhasilannya semakin sulit dicapai.
➡️ Baca Juga: Tren Rempah-rempah Nusantara yang Wajib Kamu Coba
➡️ Baca Juga: Infografis Apa Itu Selat Hormuz? Milik Siapa dan Mengapa Penting?