Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa lembaganya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun 2027.
Sejak awal, pada 7 Mei 2026, total anggaran untuk BGN di tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp270,20 triliun. Namun, setelah melalui proses efisiensi, anggaran tersebut dipotong sebesar Rp30 triliun.
“Angka pastinya adalah Rp240.201.499.678.000. Kami melakukan efisiensi sebesar Rp30 triliun,” jelas Sudaryono dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 September 2026.
Sudaryono menjelaskan bahwa pengurangan anggaran Rp30 triliun tersebut berasal dari komponen bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya mencapai Rp265,5 triliun, kini menjadi Rp232,5 triliun.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa total pagu anggaran yang diperoleh terbagi menjadi dua program utama. Pertama, program pemenuhan gizi nasional yang mendapatkan alokasi sebesar Rp232,88 triliun, atau sekitar 96,95 persen dari total anggaran.
“Sedangkan program kedua adalah dukungan manajemen yang mendapatkan alokasi sebesar Rp7,33 triliun, atau 3,05 persen dari total anggaran BGN untuk tahun 2027,” kata Sudaryono.
Dalam distribusi anggaran, sebesar Rp233,12 triliun diperuntukkan bagi belanja barang, sementara belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp7,08 triliun.
Sudaryono menambahkan bahwa alokasi terbesar dalam anggaran BGN ditujukan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, dengan total anggaran mencapai Rp232,50 triliun.
“Anggaran tersebut mencakup penyediaan makanan berseri bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sebesar Rp198,96 triliun, serta untuk kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sebesar Rp33,54 triliun,” ungkap Sudaryono.
Sementara itu, untuk kegiatan teknis non-MBG terkait pemenuhan gizi, dialokasikan anggaran sebesar Rp373,3 miliar. Dana ini akan digunakan untuk standardisasi dapur MBG, pelatihan bagi petugas penyedia makanan, pemantauan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan di seluruh wilayah kerja.
Sudaryono juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp7,33 triliun dibagi menjadi alokasi untuk gaji dan tunjangan pegawai yang mencapai Rp7,08 triliun, serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp81,7 miliar.
Selanjutnya, dana untuk dukungan manajemen non-operasional dianggarkan sebesar Rp160 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk keperluan seperti bantuan hukum, hubungan masyarakat, penyusunan regulasi, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan internal dan kebutuhan lainnya.
➡️ Baca Juga: IHSG Tertekan di Awal Perdagangan akibat Penurunan Harga Minyak dan Isu Selat Hormuz
➡️ Baca Juga: Jelang TC Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor Sudah Tiba di Bali