Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk periode 2025–2026 telah menunjukkan temuan yang mencengangkan mengenai kesehatan mental anak-anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang menjalani pemeriksaan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemukan bahwa hampir 10 persen dari mereka mengalami gejala kecemasan dan depresi yang signifikan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kemenkes, Jakarta, pada hari Senin, 9 Maret 2026.
Budi menyebutkan bahwa sekitar 4,4 persen atau setara dengan 338 ribu anak menunjukkan tanda-tanda kecemasan (gangguan kecemasan). Di sisi lain, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak terdeteksi mengalami gejala depresi (gangguan depresi).
“Temuan ini sangat menggambarkan besarnya masalah kesehatan jiwa yang ada di negara kita,” ungkap Budi dalam keterangan resminya, yang dikutip pada Selasa, 10 Maret 2026.
Menurutnya, permasalahan kesehatan mental pada anak-anak memerlukan perhatian yang mendalam, karena bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Data dari Global School-Based Student Health Survey menunjukkan bahwa tingkat anak yang mencoba mengakhiri hidupnya meningkat dari 3,9 persen pada tahun 2015 menjadi 10,7 persen pada tahun 2023.
Budi menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi kesehatan mental anak tidak hanya berasal dari dalam diri mereka, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan keluarga, pertemanan, dan sistem pendidikan yang mereka alami.
“Perbaikan tidak hanya perlu dilakukan pada anak, tetapi juga harus mencakup pola asuh di dalam keluarga serta lingkungan belajar mereka. Kita harus mengedukasi masyarakat mengenai keterampilan hidup dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Setiap orang pasti menghadapi tekanan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita meresponsnya dengan tepat,” tuturnya.
Menindaklanjuti hasil temuan ini, Kemenkes berencana untuk memperluas skrining CKG agar menjangkau 25 juta anak. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa hasil skrining tersebut akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas setempat.
Saat ini, pemerintah juga tengah berupaya mempercepat penyediaan tenaga psikolog klinis di Puskesmas, yang saat ini jumlahnya masih terbatas, yaitu sekitar 203 orang. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform Healing119.id untuk mendukung intervensi yang cepat dan efektif.
Dalam sektor pendidikan, Kemenkes mendorong peran guru Bimbingan Konseling (BK) serta guru kelas untuk mendampingi siswa yang teridentifikasi mengalami gejala gangguan kesehatan mental.
Upaya untuk mendeteksi masalah kesehatan mental anak ini juga diperkuat dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis, 5 Maret.
➡️ Baca Juga: Moralitas Konvensional: Menggali Pemahaman yang Lebih Dalam
➡️ Baca Juga: Respons Menteri Agama soal Beda Pendapat Penyembelihan Dam Jemaah Haji di Indonesia