Juru Bicara PBB, Stéphane Dujarric, mengungkapkan bahwa kondisi persediaan pangan dan kebutuhan dasar lainnya di Jalur Gaza semakin kritis. Hal ini terjadi ditengah keterbatasan pendanaan dan pembatasan ketat yang menghambat kemampuan mitra PBB dalam menyediakan bantuan yang diperlukan.
Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis, 10 September 2026, Dujarric mengacu pada laporan dari WAFA yang menunjukkan bahwa serangan udara Israel dan tindakan militer lainnya terus menerus ditujukan kepada daerah yang padat penduduknya. Situasi ini tidak hanya membahayakan keselamatan warga sipil, tetapi juga merusak banyak properti.
Dujarric juga menyoroti insiden terbaru di mana serangan udara Israel menghancurkan sebuah bangunan di kamp pengungsi Al-Bureij, dekat Deir al-Balah. Peristiwa tragis tersebut mengakibatkan sekitar 100 keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka.
Bangunan yang terkena dampak tersebut berfungsi sebagai lokasi untuk dua sekolah PBB yang menyediakan pendidikan bagi anak-anak pengungsi dan juga sebuah toko roti yang didukung oleh PBB, yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat setempat.
Dujarric menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil, terutama tempat-tempat pengungsian dan sarana kemanusiaan. Sebelumnya, banyak bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk di Jalur Gaza tidak dapat mencapai mereka karena adanya blokade yang dilakukan oleh Israel.
Pada 9 Oktober 2025, Israel dan Hamas, dengan mediasi dari Mesir, Qatar, Amerika Serikat, dan Turkiye, berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Jalur Gaza. Kesepakatan ini secara resmi diumumkan dalam sebuah pertemuan puncak di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025.
Kesepakatan tersebut mencakup beberapa poin penting, seperti pelaksanaan gencatan senjata, pertukaran sandera di Gaza dengan tahanan Palestina, peningkatan akses bantuan kemanusiaan, serta penarikan bertahap pasukan militer Israel dari wilayah Gaza.
Namun, pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata ini belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat antara kedua pihak mengenai langkah-langkah yang harus diambil terlebih dahulu.
Israel menuntut agar Hamas melakukan pelucutan senjata sebelum mereka melanjutkan proses penarikan pasukan. Di sisi lain, Hamas menegaskan bahwa Israel harus menghentikan serangan mereka, menarik pasukan militer, dan memenuhi kewajiban dalam hal bantuan kemanusiaan sebelum ada langkah lebih lanjut.
➡️ Baca Juga: Pantauan Udara Menunjukkan Antrean Pemudik yang Masih Panjang di Gilimanuk
➡️ Baca Juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp4 Miliar untuk Renovasi 10.000 Puskesmas di Seluruh Indonesia