Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan validasi data melalui kolaborasi dengan tiga Kementerian/Lembaga (K/L) dalam upaya penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang rawan pangan.
Ketiga kementerian tersebut meliputi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, serta Kementerian Agama (Kemenag). Mereka telah mengumpulkan data yang lebih akurat melalui tim yang bekerja di lapangan, demi memastikan bahwa penyaluran MBG tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi untuk memastikan penyaluran MBG difokuskan kepada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Sony, “Kami telah memiliki data yang lebih terperinci dibandingkan dengan yang digunakan sebelumnya. Dari Kemenkes, kami menerima informasi bahwa terdapat 81 kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai wilayah rawan pangan, sehingga fokus penyaluran dapat dilakukan lebih efisien.” Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada 23 April 2026.
Ia juga menambahkan bahwa jika fokus penyaluran diarahkan kepada penduduk miskin, terdapat 273 kabupaten/kota yang teridentifikasi sebagai wilayah dengan populasi miskin, serta 304 kabupaten/kota yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi.
“Data-data ini kami gunakan agar distribusi MBG dapat benar-benar terarah kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan, totalnya ada 405 daerah yang akan kami petakan dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan,” jelas Sony.
Khusus untuk 405 kabupaten/kota tersebut, penyaluran MBG akan diprioritaskan kepada kelompok yang menghadapi masalah pangan, penduduk miskin, serta daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, termasuk kelompok-kelompok yang gizinya masih kurang.
BGN, bersama dengan tiga instansi yang terkait, juga berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pengumpulan data di seluruh wilayah, agar penyajian data menjadi lebih akurat dan penyaluran MBG dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.
➡️ Baca Juga: Maskapai Ini Terbukti Paling Tepat Waktu dan Jadi Pilihan Utama Pemudik Lebaran 2026
➡️ Baca Juga: Stok Beras RI 4,3 Juta Ton Dapat Memastikan Ketahanan Pangan di Tengah Geopolitik