Sidang Pleno III Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) telah memutuskan untuk menggunakan pemungutan suara atau voting sebagai cara untuk menentukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode yang akan datang.
Keputusan ini diambil setelah tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Meskipun forum tetap mengedepankan musyawarah mufakat, voting dipersiapkan sebagai alternatif jika kesepakatan tidak dapat dicapai.
Prof Mohammad Nuh, selaku Pimpinan Sidang Pleno III sekaligus Sekretaris Steering Committee Muktamar ke-35 NU, meyakinkan peserta bahwa tidak perlu khawatir jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.
“Situasinya sudah mulai ramai. Kami tetap menawarkan kepada semua peserta. Namun, sekali lagi, tidak perlu khawatir jika mufakat tidak tercapai. Kami telah sepakat untuk melakukan voting, insyaallah kita akan menemukan pilihan yang tepat,” ungkap Mohammad Nuh di Jombang, Sabtu.
Dinamika mengenai cara pemilihan Ketua Umum PBNU sebelumnya muncul dalam Sidang Komisi Organisasi. Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang dihasilkan setelah pembahasan tidak mencapai kesepakatan.
Opsi pertama adalah pelaksanaan pemilihan secara langsung dengan sistem satu orang satu suara atau one man one vote. Mekanisme ini tetap memerlukan persetujuan dari Rais Aam terpilih.
Sementara itu, opsi kedua mengusulkan penjaringan calon melalui Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
Nama-nama yang terpilih melalui mekanisme tersebut akan ditabulasi dan diserahkan kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Selanjutnya, AHWA berwenang untuk memilih calon yang dianggap layak untuk memimpin NU.
Pembahasan mengenai kedua opsi ini kemudian dilanjutkan dalam Sidang Pleno III yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.
Karena belum ada kesepakatan mengenai pola yang akan diterapkan, forum akhirnya sepakat untuk menggunakan voting sebagai mekanisme penentuan pilihan tersebut.
Selain membahas mekanisme pemilihan, Sidang Komisi Organisasi juga menyepakati adanya perubahan pada persyaratan pencalonan Ketua Umum PBNU.
Prof Asrorun Niam, selaku Pimpinan Sidang Komisi Organisasi, menjelaskan bahwa persyaratan pencalonan akan dibuat lebih fleksibel. Namun, ketentuan utama yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU tetap harus dipenuhi.
➡️ Baca Juga: Anggota DPR Menolak Wacana War Tiket Haji dengan Beragam Alasan Resmi
➡️ Baca Juga: Legenda Timnas Indonesia Ungkap John Herdman Mundur, Prediksi Line-up U20 vs Malaysia
