Denda Dihapus dan Diskon 50%, Simak Program Pajak Kendaraan di 3 Daerah Ini

Pemilik kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak kini memiliki kesempatan emas untuk menikmati program keringanan di beberapa daerah selama bulan ini. Berdasarkan informasi terkini, Pemerintah Provinsi Riau, Jawa Timur melalui program di Tulungagung, serta Sulawesi Selatan, semua menawarkan berbagai bentuk keringanan dengan ketentuan dan batas waktu yang berbeda-beda.
Di Riau, program penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dimulai pada 15 Oktober dan akan berlangsung hingga 30 November 2026. Inisiatif ini memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk melunasi tunggakan tanpa adanya beban denda keterlambatan, sehingga dapat meringankan beban finansial mereka.
Selain itu, bagi wajib pajak yang telah menunggak selama dua tahun atau lebih, Pemerintah Provinsi Riau juga menyediakan pembebasan pokok pajak. Pemilik kendaraan disarankan untuk memeriksa besaran keringanan serta kewajiban yang masih harus dibayarkan melalui layanan Samsat setempat.
Sementara itu, masyarakat di Tulungagung, Jawa Timur, dapat memanfaatkan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahap II yang berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 November 2026. Program ini merupakan bagian dari perayaan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
Keringanan yang ditawarkan dalam program ini mencakup pembebasan sanksi administratif dan beberapa insentif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak disarankan untuk mengunjungi Kantor Samsat guna memastikan persyaratan serta jenis keringanan yang sesuai dengan kondisi kendaraan mereka.
Di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah meluncurkan program promo pajak kendaraan yang berlangsung dari 1 hingga 31 Oktober 2026. Dalam program ini, pemilik kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan sebelumnya akan mendapatkan potongan pokok PKB sebesar 50 persen, memberikan peluang besar untuk menyelesaikan tunggakan pajak.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memberikan pembebasan denda PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan langkah signifikan untuk mendorong masyarakat agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Pembayaran pajak di Sulawesi Selatan dapat dilakukan di kantor Samsat maupun melalui kanal digital yang disediakan, seperti Bapenda Sulsel Mobile. Masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai metode pembayaran nontunai yang kini tersedia, memudahkan proses pembayaran pajak.
Dengan berakhirnya program di Sulawesi Selatan pada 31 Oktober, pemilik kendaraan yang memenuhi syarat sebaiknya segera melakukan pembayaran agar tidak kehilangan kesempatan. Sementara itu, warga Riau dan Tulungagung masih memiliki waktu hingga 30 November 2026 untuk memanfaatkan program yang berlaku di daerah masing-masing.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif UMKM untuk Mengatasi Fluktuasi Harga Bahan Baku secara Berkelanjutan
➡️ Baca Juga: Karhutla Meluas di Kalimantan Barat, Evakuasi Induk dan Anak Orang Utan Diperlukan




