Pengadilan El Salvador pada tanggal 21 April 2026, resmi membuka persidangan massal terhadap 486 individu yang diduga terlibat dalam aktivitas geng, menandai salah satu proses hukum kolektif terbesar yang diadakan di bawah penegakan hukum yang ketat oleh Presiden Nayib Bukele. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya agresif pemerintah untuk menangani kekerasan yang disebabkan oleh geng kriminal El Salvador dengan menggunakan kekuasaan darurat yang telah menuai banyak kontroversi.
Jaksa penuntut mengungkapkan bahwa dakwaan terhadap anggota geng Mara Salvatrucha, atau yang lebih dikenal dengan MS-13, mencakup lebih dari 47.000 tindak kriminal yang terjadi antara tahun 2012 hingga 2022. Ini termasuk sebuah akhir pekan yang tercatat sebagai salah satu momen paling berdarah di El Salvador sejak berakhirnya perang saudara.
Dakwaan yang diajukan mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti pembunuhan, pembunuhan terhadap perempuan, pemerasan, serta perdagangan senjata. Kejadian-kejadian ini mencerminkan tingkat kekerasan dan kriminalitas yang telah merongrong masyarakat El Salvador selama bertahun-tahun.
Sejak diberlakukannya keadaan darurat pada tahun 2022, yang telah diperpanjang beberapa kali, pihak berwenang telah menangkap lebih dari 91.500 orang. Kongres juga telah mengeluarkan dekrit yang memberikan izin untuk melaksanakan persidangan massal, yang menandakan pendekatan pemerintah yang semakin tegas terhadap masalah geng.
Para terdakwa yang dituduh terlibat dalam kejahatan ini telah dipindahkan ke Cecot, sebuah lembaga pemasyarakatan di Tecoluca, El Salvador. Penjara ini dikenal sebagai penjara keamanan maksimum yang dibangun pada tahun 2023 dan menjadi simbol dari kebijakan tanpa toleransi terhadap geng yang diterapkan oleh pemerintah Bukele.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah memberikan peringatan mengenai praktik penuntutan kolektif ini, mengklaim bahwa hal itu melanggar prinsip-prinsip hukum dan menghalangi terdakwa untuk mendapatkan akses ke penasihat hukum. Kritik ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang berkembang mengenai keadilan dan hak-hak individu dalam sistem peradilan.
Komisi Hak Asasi Manusia Amerika telah menegaskan kembali keprihatinan mereka mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berpotensi timbul akibat perpanjangan keadaan darurat ini, sambil mendesak pemerintah untuk menghentikan penggunaan strategi tersebut sebagai cara untuk memberantas kejahatan. Mereka mencatat bahwa situasi ini dapat mengarah pada pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak dasar warga negara.
Dalam sebuah pernyataan, komisi tersebut menyatakan, “Rezim ini menangguhkan hak untuk mendapatkan pembelaan hukum serta kekebalan komunikasi, dan juga memperpanjang waktu penahanan administratif yang dapat dilakukan tanpa proses hukum yang jelas.” Pernyataan ini menggambarkan kerentanan yang dihadapi oleh mereka yang terjerat dalam sistem hukum saat ini.
Saat ini, para terdakwa ditahan di lima lokasi penjara, termasuk Cecot, yang dikenal sebagai pusat penahanan bagi individu-individu yang terlibat dalam kegiatan geng. Penjara ini menjadi lambang dari penegakan kebijakan pemerintah yang sangat keras terhadap geng kriminal El Salvador.
Jaksa penuntut di El Salvador telah mengajukan sejumlah bukti, termasuk otopsi, analisis balistik, dan kesaksian dari para saksi, untuk mendukung kasus mereka. Mereka meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara maksimal bagi setiap pelanggaran yang terbukti.
Seorang terdakwa dapat dihadapkan pada hukuman penjara hingga 245 tahun jika terbukti bersalah atas berbagai dakwaan yang diajukan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menindak tegas kejahatan yang dilakukan oleh geng kriminal di negara ini, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan publik.
Di antara individu yang menghadapi dakwaan ini terdapat para pemimpin geng, yang diduga telah terlibat dalam gencatan senjata antara pemerintah dan geng-geng tertentu selama periode 2012 hingga 2014, yang terjadi di bawah kepemimpinan mantan presiden Mauricio Funes. Situasi ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika yang ada dalam hubungan antara pemerintah dan geng di El Salvador.
➡️ Baca Juga: KPK Selidiki Dugaan Bupati Tulungagung Memeras Kepala Sekolah dan Camat
➡️ Baca Juga: Mensesneg Paparkan Hasil Pertemuan 2 Jam Antara Prabowo dan Megawati
