Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengungkapkan perhatian mendalam terhadap rencana pelarangan rokok elektronik (vape) yang tengah dibahas di Indonesia. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang seimbang dalam menghadapi industri rokok elektronik (REL), dengan tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat tanpa mengesampingkan keberlangsungan sektor usaha.
“Penting bagi negara untuk mempertimbangkan keberlangsungan industri dan masa depan para pekerja yang bergantung pada sektor ini. Regulasi yang efektif adalah yang dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Lamhot dalam pernyataan tertulisnya pada 23 April 2026.
Ia berpendapat bahwa pengaturan terhadap industri REL seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang proporsional dan berdasarkan data yang valid. Pengakuan pemerintah terhadap rokok elektronik sebagai objek cukai sejak tahun 2018 menunjukkan bahwa sektor ini telah terintegrasi dalam ekonomi formal nasional.
Pertumbuhan industri vape, baik di pasar domestik maupun internasional, juga menjadi sorotan Lamhot. Dia mencatat bahwa sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menunjukkan tren ekspor yang positif dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk untuk mengurangi peredaran vape ilegal. Menurutnya, pemerintah memiliki instrumen yang dapat digunakan, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), yang dapat dijadikan pedoman dalam pengaturan industri secara menyeluruh.
“Jika larangan diterapkan secara tiba-tiba, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri, tetapi juga oleh para pekerja, pendapatan negara, dan devisa ekspor. Ini adalah aspek yang harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan,” tegasnya.
➡️ Baca Juga: Kasus Grup Inses di Facebook Merajalela: Bagaimana Upaya Lindungi Anak Indonesia?
➡️ Baca Juga: Musik Indie untuk Pemula: Apa yang Harus Diketahui
