Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dunia Digital: Gubernur Kalsel Paparkan Strategi Pencegahan

Atok Dalang39 detik ago

0 2 minutes read

Pendidikan dan perlindungan bagi perempuan serta anak kini menjadi fokus utama dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Selain memastikan bahwa akses pendidikan tetap tersedia, langkah-langkah perlindungan juga harus diperkuat sejalan dengan meningkatnya berbagai bentuk kekerasan yang muncul di ruang digital.

Isu ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Kebijakan yang dikembangkan di daerah ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara serta tindakan pencegahan terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Salah satu program yang diusung adalah Paket A, B, dan C, yang ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan formal secara optimal untuk melanjutkan pendidikan mereka. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kalangan, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Program pendidikan non-formal ini sangat penting, terutama bagi masyarakat di daerah pelosok yang sering kali mengalami keterbatasan akses. Dengan memberikan peluang belajar yang lebih luas, perempuan dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

Bagi setiap keluarga, pendidikan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar mendapatkan ijazah. Akses terhadap pendidikan yang baik dapat membuka berbagai peluang bagi individu untuk meningkatkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan mengembangkan usaha mereka.

Namun, tantangan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini tidak hanya berasal dari lingkungan fisik. Perkembangan teknologi telah menciptakan ancaman baru yang muncul di dunia digital, yang perlu dihadapi dengan serius.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak kini merambah ke ranah digital, menciptakan tantangan baru yang harus diatasi.

Berbagai bentuk kekerasan, seperti perundungan siber, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data pribadi, dan penipuan digital, menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya edukasi mengenai keamanan digital, terutama bagi anak-anak dan generasi muda yang sehari-harinya tidak dapat terpisahkan dari teknologi.

Pada 27 Juli 2026, Pemerintah Provinsi Kalsel berkolaborasi dengan Polda Kalsel, Kementerian Agama, sejumlah instansi terkait, dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk forum yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak.

Forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan, mulai dari perguruan tinggi, satuan pendidikan, hingga pondok pesantren.

“Kami berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya kekerasan dan penyalahgunaan teknologi digital,” tegas Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dalam pernyataannya yang dikutip pada 14 September 2026.