Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, secara tegas menolak usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai dapat mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah situasi konflik global yang sedang berlangsung.
Pernyataan ini dilontarkan Said sebagai tanggapan atas saran dari Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI. JK mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan evaluasi terhadap subsidi BBM yang ada saat ini.
“Jika subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju,” ungkap Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 6 April 2026.
Alih-alih memangkas subsidi BBM, Said berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada perbaikan skema subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia memberikan contoh konkret mengenai subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang perlu ditangani dengan lebih baik.
“Yang lebih penting adalah memastikan subsidi LPG 3 kilogram ini tepat sasaran. Artinya, bukan hanya pemerintah yang memiliki data, tetapi juga perlu dilakukan verifikasi berulang, seperti menggunakan sidik jari atau pemindaian retina untuk memastikan bahwa yang mendapatkan benar-benar berhak,” jelasnya.
Menurut perhitungan yang dilakukan, dari total 8,6 juta penerima, untuk mencapai sasaran yang efektif, hanya 5,4 juta penerima yang sebenarnya dibutuhkan dari pagu yang ada untuk subsidi tabung LPG 3 kilogram.
Politisi dari PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan mengapa subsidi yang ditujukan untuk masyarakat miskin sering kali menjadi bahan perdebatan, terutama saat harga minyak dunia mengalami lonjakan.
“Jika kita berbicara tentang beban yang ditanggung akibat kenaikan harga energi internasional, semua pasti merasakan dampaknya. Mengapa yang harus diubah adalah subsidi? Kenapa tidak mempertimbangkan harga non-subsidi yang hingga kini belum naik? Jika ada yang perlu diubah, sebaiknya yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian. Itu lebih logis,” tegas Said.
Sebelumnya, Jusuf Kalla meminta kepada pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap subsidi energi, termasuk subsidi BBM, sebagai langkah untuk mengurangi beban di tengah ketidakpastian global.
JK menegaskan bahwa banyak negara telah mengambil langkah untuk mengurangi subsidi sebagai upaya untuk menghadapi potensi krisis yang mungkin muncul.
“Kami berharap agar ada pertimbangan untuk mengurangi defisit dan utang dengan cara mengurangi subsidi. Pengurangan subsidi ini pada dasarnya berarti menaikkan harga,” ungkap JK pada Minggu, 5 April 2026.
➡️ Baca Juga: Komunitas Lokal Bangun Sekolah Gratis di Pedalaman
➡️ Baca Juga: Jadwal Konser PRJ 2025: Ungu, Slank, Armada Siap Guncang Panggung Pesta Rakyat Terbesar di Indonesia
