Jakarta – Peneliti Ahli Utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi, mengemukakan bahwa budaya masyarakat merupakan salah satu elemen kunci yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ia menjelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum dalam masyarakat, maka semakin besar pula kepercayaan mereka terhadap aparat penegak hukum seperti polisi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Syafuan dalam acara Speakup Kamtibmas yang dilaksanakan oleh Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) bersama BRIN, dengan tema ‘Eksistensi Polri dalam Menjaga Kamtibmas di Bulan Ramadan’.
Syafuan melanjutkan bahwa di tingkat global, Belanda menjadi negara dengan tingkat kepercayaan publik terhadap polisi yang paling tinggi, berkat rendahnya tingkat kriminalitas di sana. Hal ini tidak terlepas dari budaya hukum yang dipegang oleh masyarakat Belanda, yang sangat menghargai norma dan aturan.
“Di Belanda, mereka menerapkan sistem restorative justice, yang berfungsi sebagai langkah awal dalam penanganan masalah sosial di masyarakat. Sebelum melangkah lebih jauh pada penegakan hukum, mereka lebih memilih menyelesaikan konflik secara internal dalam lingkup keluarga atau melalui pendekatan hukum adat,” jelas Syafuan, sebagaimana dikutip pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Syafuan juga menyampaikan rasa syukurnya terhadap kontribusi Hermawan Sulistyo, seorang Ilmuwan Politik, yang berperan dalam merancang reformasi struktural dan kultural dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kredibilitas kepolisian di mata masyarakat.
“Prof. Hermawan adalah dosen di Universitas Bhayangkara. Ia memiliki peran penting dalam melatih perwira, termasuk AKBP, agar kepolisian kita mampu mengadopsi kemampuan yang telah dimiliki oleh polisi di negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Belanda,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Koordinator FPIR, Fauzan Ohorella, memaparkan data tentang kinerja kepolisian yang mungkin kurang diketahui oleh masyarakat, terutama selama bulan Ramadan. Ia menekankan bahwa peran aktif Polri sangat signifikan dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok.
“Kapolri telah menginstruksikan jajaran untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas memantau dan menekan aktivitas distributor serta tengkulak. Hal ini berdampak langsung kepada masyarakat, terutama para ibu di bulan Ramadan,” ungkap Fauzan.
Fauzan menambahkan bahwa banyak pengamat yang mengawasi kinerja Polri selama bulan suci ini. Ia merujuk pada pandangan pengamat politik senior, Boni Hargens, yang menilai Safari Ramadan Polri sebagai bentuk kontribusi mereka sebagai fasilitator sosial di tengah masyarakat.
➡️ Baca Juga: Shin Tae-yong Persiapkan Persija Hadapi Dua Klub Thailand dengan Perlakuan Khusus untuk Pemain Timnas
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Mencegah Penularan Flu di Kantor dan Sekolah untuk Kesehatan Bersama
