Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menekankan pentingnya pemasangan CCTV di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terhubung langsung ke kantor pusat. Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat berjalan dengan lebih transparan dan efisien.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga meminta kepada mitra untuk tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, melainkan aktif dalam memantau operasional SPPG. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program MBG tepat sasaran dan dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
“Jangan hanya mengandalkan tim dapur sepenuhnya. Pengawasan tetap harus dilakukan, baik dalam hal kecepatan maupun kualitas masakan. CCTV yang kami pasang akan terhubung dengan kantor pusat dan dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI). Dengan teknologi ini, kesalahan seperti tidak menggunakan sarung tangan saat memotong sayuran dapat terdeteksi. Oleh karena itu, kami meminta kepala SPPG agar menghubungkan CCTV mereka ke pusat,” imbuhnya saat meresmikan SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada 2 Oktober 2026.
Ia juga menekankan bahwa pembukaan SPPG di daerah 3T dan aglomerasi dilakukan berdasarkan sistem dan data yang terpusat di BGN. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan terpercaya.
Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan apabila menemukan praktik percaloan dalam program ini. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi SPPG.
“Pembukaan dapur ini dilakukan langsung oleh BGN pusat, tanpa adanya calo. Jika ada yang menawarkan jasa dengan imbalan tertentu, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindak tegas,” tambahnya.
Sudaryono juga mengajak pemerintah daerah untuk berperan serta dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap SPPG. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan pangan bagi penerima manfaat program MBG dapat terpenuhi.
“Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah kami harapkan dapat melakukan inspeksi di SPPG. Idealnya, sidak bisa dilakukan pada dini hari, dengan checklist yang jelas mengenai apa saja yang harus ada dan tidak ada di SPPG. Kami meminta agar diperiksa kebersihan dan disiplin di sekolah-sekolah yang terlibat,” tegasnya.
BGN telah mengaktifkan SPPG di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi serta daerah 3T per 2 Oktober 2026. Program ini akan diperluas ke 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di Indonesia bagian timur, sebagai upaya untuk meningkatkan jangkauan program MBG.
Sebanyak 480 SPPG akan diaktifkan, yang terdiri dari 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Aktivasi ini mencakup wilayah di 16 provinsi, antara lain Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan langkah konkret dalam memperluas program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.
➡️ Baca Juga: Respons Menteri Agama soal Beda Pendapat Penyembelihan Dam Jemaah Haji di Indonesia
➡️ Baca Juga: Penghargaan Guruh Soekarnoputra: Bukti Prestasinya di Dunia Seni yang Menginspirasi
