Jakarta – Rencana mengenai penerapan war tiket haji yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umrah menuai penolakan dari sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI dalam rapat yang berlangsung pada Selasa, 14 April 2026.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menekankan perlunya menghentikan pembahasan terkait war tiket haji. Ia berpendapat bahwa saat ini pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya penyempurnaan sistem penyelenggaraan ibadah haji agar lebih baik.
“Wacana mengenai war tiket haji sebaiknya ditunda, karena kita perlu mengutamakan pengelolaan sistem yang lebih baik,” ungkap Maman dalam rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah pada hari tersebut.
Ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sukses. Bahkan, ia menyebut bahwa persiapan yang dilakukan saat ini adalah yang paling matang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami bertindak sebagai juru bicara di daerah pemilihan masing-masing untuk menyampaikan bahwa tidak ada persiapan yang lebih sistematis dan lebih siap dibandingkan persiapan ibadah haji tahun ini,” jelasnya.
Penolakan terhadap wacana war tiket juga diungkapkan oleh Anggota DPR RI Komisi VIII, M Husni SE. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Menurutnya, jika sistem war tiket diterapkan dengan asumsi kuota haji tetap, maka mekanisme keberangkatan akan berpindah menjadi siapa yang lebih cepat mendapatkan tiket.
Hal ini, lanjutnya, berpotensi menghilangkan harapan bagi masyarakat yang selama ini menunggu dalam antrean untuk melaksanakan ibadah haji.
“Tidak ada lagi yang dapat dipandu untuk pergi haji. Ini sama dengan menghilangkan mimpi orang-orang untuk melihat Ka’bah,” tegasnya.
Selain itu, Husni juga memperingatkan mengenai kemungkinan munculnya praktik percaloan jika sistem ini diberlakukan. Ia khawatir bahwa kuota tiket akan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, tanpa adanya penambahan jumlah jemaah yang dapat berangkat.
“Akan muncul calo-calo yang akan menguasai kuota tiket ini. Namun, jumlah yang berangkat tetap tidak bertambah,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Gantina, menyatakan kekecewaannya terhadap wacana war tiket yang diajukan oleh Menteri Haji.
“Saya sangat menyayangkan jika Menteri Haji dan Wakil Menteri tidak fokus pada urusan penyelenggaraan haji saat ini. Sebenarnya, tugas mereka harus ditentukan saat ini, bukan membahas tentang war tiket,” tambahnya.
➡️ Baca Juga: RSUD Jakarta Buka Pusat Kanker Modern untuk Perawatan Terbaik
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Membagi Waktu Antara Produksi dan Pemasaran Bisnis Mandiri Anda
