Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul I’lmi Asy-Syar’ie Rembang, KH Imam Baihaqi, memberikan kritik tajam terhadap keputusan yang diambil oleh pimpinan sidang Muktamar NU ke-35. Ia menyoroti pengaktifan kembali Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang mengatur masa “iddah politik” bagi calon Ketua Umum PBNU untuk periode 2026–2031.
KH Imam Baihaqi mempertanyakan keabsahan keputusan ini, mengingat bahwa Perkum yang mengatur masa “iddah politik” sebelumnya telah dicabut dalam sidang pleno Komisi Organisasi Muktamar NU. Hal ini membuatnya merasa penting untuk menegaskan kembali prinsip kesetaraan di antara semua kader Nahdlatul Ulama dalam melanjutkan kontestasi untuk jabatan Ketua Umum PBNU.
Dalam forum yang diadakan pada serial talkshow “Mimbar Muktamar NU” dengan tema “Saat Muktamirin Dipermainkan”, yang diselenggarakan oleh Suluh Nahdliyin di Pondok Pesantren Al Maliki 2 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang pada 30 Agustus 2026, KH Imam Baihaqi menjelaskan pandangannya mengenai dinamika politik yang kini menggerogoti tubuh PBNU.
Ia menegaskan bahwa saat ini, PBNU telah menunjukkan kecenderungan politik yang sangat kuat, bahkan lebih politis dibandingkan dengan partai politik yang ada. Pernyataan ini menunjukkan betapa kondisi internal organisasi ini telah bergeser dari tujuan awalnya.
KH Imam Baihaqi menyatakan, “PBNU hari ini itu lebih politis daripada partai politik.” Ungkapan ini mencerminkan kekhawatirannya terhadap arah organisasi yang seharusnya berfokus pada nilai-nilai spiritual dan sosial.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa keadaan ini semakin menjauh dari cita-cita dan semangat perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama, serta model kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat NU. Ia mencontohkan KH Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, sebagai sosok yang mencerminkan esensi kepemimpinan yang ideal.
“Tidak pernah bisa mencerminkan spirit perjuangan para muassis dulu atau kepemimpinan yang selalu kita idam-idamkan seperti kepemimpinan Gus Dur,” tegasnya, menunjukkan rasa prihatin terhadap kurangnya representasi dari nilai-nilai yang dijunjung oleh pendiri organisasi.
KH Imam Baihaqi juga menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jargon menghidupkan kembali semangat Gus Dur dengan praktik kepemimpinan yang terjadi saat ini. “Jauh sekali dengan jargon menghidupkan Gus Dur, tapi jauh dari spirit Gus Dur dalam mengemban kepemimpinan PBNU,” ujarnya dengan nada serius.
Sehubungan dengan hal tersebut, KH Imam Baihaqi meminta agar ketentuan mengenai masa “iddah politik” dihapuskan. Ia berpendapat bahwa proses pemilihan Ketua Umum PBNU seharusnya kembali mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disepakati dalam muktamar sebelumnya.
“Pasal ini harus dihilangkan. Kembalikan proses ini kepada AD/ART yang sudah disepakati secara bersama di dalam muktamar yang lalu,” ungkapnya, menunjukkan bahwa perubahan harus dilakukan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di dalam organisasi.
Dalam pandangan KH Imam Baihaqi, langkah ini sangat penting agar PBNU dapat kembali kepada akar perjuangannya, di mana setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kepemimpinan. Hal ini akan memperkuat identitas dan tujuan utama organisasi yang telah dibangun oleh para pendirinya.
Kritik yang disampaikan oleh KH Imam Baihaqi seharusnya menjadi perhatian serius bagi para pengurus PBNU saat ini. Dengan mengembalikan nilai-nilai dasar yang telah menjadi fondasi NU, diharapkan organisasi ini dapat menjalankan perannya dengan lebih baik dalam masyarakat.
Kepemimpinan yang ideal seharusnya mencerminkan aspirasi dan harapan warga NU, bukan hanya dalam jargon, tetapi juga dalam praktik nyata. Dengan demikian, PBNU dapat menjadi motor penggerak yang efektif dalam menyuarakan kepentingan umat dan menjaga tradisi keagamaan yang telah terjaga selama ini.
KH Imam Baihaqi meyakini bahwa perubahan positif dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen untuk bersama-sama mengembalikan PBNU ke jalur yang benar, di mana politik tidak mengalahkan nilai-nilai spiritual yang selama ini menjadi pegangan para pendiri. Ini adalah tantangan bagi setiap kader untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Dalam konteks ini, penting bagi setiap anggota NU untuk menyadari bahwa masa depan PBNU tidak hanya ditentukan oleh keputusan-keputusan politik semata, tetapi juga oleh semangat kolektif untuk menjaga dan meneruskan warisan perjuangan para muassis.
Dengan begitu, PBNU dapat kembali ke jalur yang benar, seraya memperkuat eksistensinya sebagai organisasi yang peduli terhadap masyarakat dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para pendirinya. Ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali semangat yang mungkin mulai pudar di tengah berbagai dinamika politik yang ada.
➡️ Baca Juga: Dokter Pemasok Narkoba Ko Erwin Ditangkap oleh Bareskrim di Malaysia
➡️ Baca Juga: Mensesneg Paparkan Hasil Pertemuan 2 Jam Antara Prabowo dan Megawati
