Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang mempersiapkan mekanisme untuk pembuatan rekening massal yang akan tersedia bagi seluruh masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Inisiatif ini diambil setelah adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di seluruh Tanah Air.
Airlangga menjelaskan bahwa mekanisme ini akan didukung oleh aplikasi digital yang disiapkan oleh kedua bank tersebut, dengan dasar penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa, 8 September 2026, ia menyampaikan harapannya agar langkah ini dapat memperlancar proses pembuatan rekening bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan bahwa arahan dari Presiden juga mencakup keharusan bagi setiap warga negara untuk memiliki rekening koran yang akan disediakan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI dan BSI.
Ia menyatakan bahwa pendekatan yang sedang dipertimbangkan adalah melakukan sinkronisasi data dengan catatan kependudukan dan sipil dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Hal ini dimaksudkan agar setiap warga yang telah mencapai usia 17 tahun dapat langsung mendapatkan KTP sekaligus nomor rekeningnya.
Airlangga menambahkan bahwa untuk memperluas akses kepemilikan rekening bank, data dari dukcapil akan dipadukan dengan sistem yang dimiliki oleh Bank Indonesia, khususnya dalam hal sistem pembayaran dan gateway, termasuk QRIS.
Dengan adanya nomor rekening yang baru, masyarakat diharapkan dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran dengan mudah dan efisien. Kerjasama ini juga mencakup pengembangan payment gateway yang ada di Bank Indonesia, yang akan mendukung sistem QRIS.
Presiden juga meminta agar Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang mencakup Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat mempersiapkan aspek teknis dari pelaksanaan program ini.
Rencana pembuatan rekening massal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga untuk memudahkan penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai kepada masyarakat.
Dengan adanya sistem ini, pemerintah berharap dapat mendorong berbagai program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, termasuk penyaluran bantuan sosial yang lebih terstruktur dan efisien.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas pada Senin, 7 September 2026, Presiden Prabowo membahas berbagai isu ekonomi, termasuk pentingnya inklusi dan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia.
➡️ Baca Juga: Iran Menanggapi Ancaman Trump Terhadap Selat Hormuz: Tindakan Konyol dan Menggelikan
➡️ Baca Juga: Shin Tae-yong Mengakui Kualitas Permainan Borneo Meski Persija Raih Tiga Poin di Kandang
