Jakarta – Polri mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan isu Black September. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk memperkuat kesiapan, khususnya menjelang prediksi aksi yang direncanakan berlangsung pada 24 September 2026.
Tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Tani Nasional dan peringatan peristiwa Semanggi II. Dedi menekankan pentingnya anggota Polri untuk tidak hanya berkonsentrasi pada pengamanan aksi, tetapi juga berfokus pada pencegahan eskalasi yang dapat berpotensi memicu konflik.
“Di masa depan, masih ada sejumlah aksi yang perlu kita antisipasi, salah satunya berkaitan dengan isu Black September, di mana kemungkinan besar unjuk rasa akan berlangsung pada tanggal 24 September yang bersamaan dengan peringatan Hari Tani Nasional dan Semanggi II,” ungkapnya pada Selasa, 8 September 2026.
Peringatan ini disampaikan Dedi saat memimpin apel kesiapan pasukan dalam menghadapi bencana dan konflik sosial di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ia menekankan bahwa dinamika aksi massa harus ditangani sejak awal untuk mencegah masalah yang lebih besar.
Pentingnya penanganan yang tepat sangat krusial, karena kelalaian dapat memicu kekerasan atau gangguan keamanan yang lebih luas. Dedi menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus dihormati dan dilindungi oleh aparat.
Namun, hak tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan aparat dalam menjaga agar situasi tetap kondusif.
“Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang harus kita hargai dan lindungi. Namun, pada saat bersamaan, Polri dalam menjalankan Operasi Aman Nusa I juga harus siap mencegah potensi eskalasi yang bisa berkembang menjadi konflik, kekerasan, atau gangguan keamanan yang lebih luas,” jelasnya.
Untuk mencegah terjadinya situasi tersebut, Dedi meminta agar personel tidak menunggu hingga kericuhan terjadi. Pemetaan area yang rawan dan deteksi dini perlu dilakukan sebelum aksi berlangsung.
Polri juga diharapkan untuk memantau perkembangan informasi di media digital, terutama narasi yang berpotensi memprovokasi masyarakat.
“Langkah-langkah tersebut mencakup pemetaan potensi kerawanan, penguatan deteksi dini dan sistem peringatan awal, peningkatan patroli siber terhadap narasi provokatif, serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan untuk membangun dialog serta mencegah eskalasi,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: Cara Efektif Melakukan Backup Private Key untuk Keamanan Akses Dompet Kripto Anda
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Saham Dividen: Menciptakan Pendapatan Pasif Jangka Panjang dengan Lebih Aman
