Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Syekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengklasifikasikan pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai “penjahat perang”. Pernyataan ini dikeluarkannya di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, dengan penegasan bahwa Qatar akan tetap berkomitmen pada upaya mediasi.
Syekh Mohammed menegaskan, “Apa yang terjadi di Gaza merupakan pelanggaran berat yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut layak mendapat sebutan penjahat perang.” Pernyataan ini disampaikan saat wawancara dengan jurnalis Inggris, Piers Morgan, pada Selasa, 29 September 2026.
Di kawasan Gaza, fasilitas kesehatan dan pendidikan telah menjadi sasaran dalam konflik yang berkepanjangan ini.
“Apa pun alasan dan argumennya, tidak ada yang dapat membenarkan tindakan tersebut,” tambah Sheikh Mohammed, menyoroti besarnya dampak yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.
Selain itu, dia juga menuduh Netanyahu melakukan serangan politik terhadap Qatar sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari kebijakan dan tindakannya yang kontroversial.
Syekh Mohammed tidak ragu untuk mengutuk serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025, yang menargetkan pejabat Hamas ketika Qatar berperan sebagai mediator. Dalam insiden tersebut, lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar kehilangan nyawa.
“Kami diserang oleh Israel saat kami berusaha melakukan mediasi. Netanyahu telah melewati ambang batas yang seharusnya tidak dilanggar, dan ini bukanlah pertama kalinya dia melakukannya,” ungkapnya dengan nada tegas.
Perdana Menteri Qatar tersebut menggambarkan serangan itu sebagai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencederai peran mediator yang seharusnya dijaga dengan integritas.
Meski ketegangan semakin meningkat, dia menegaskan bahwa Qatar akan terus mengedepankan pendekatan diplomasi. Menurutnya, dialog yang dilakukan secara tertutup adalah cara paling efektif untuk mencapai kemajuan dalam situasi yang rumit ini.
“Kami berupaya memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah AS mengenai cara-cara untuk mencapai solusi, serta berkomunikasi dengan pihak Iran,” jelasnya.
Dalam konteks konflik yang lebih luas di kawasan, dia mengidentifikasi tiga isu utama yang perlu diatasi untuk mengurangi ketegangan: program nuklir Iran dan sanksi yang menyertainya, kebebasan navigasi di Selat Hormuz, serta pengaturan keamanan regional yang melibatkan Iran dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Dia menekankan pentingnya membangun kerangka keamanan regional yang didasarkan pada dialog, prinsip non-intervensi, serta non-agresi, yang juga harus disertai oleh peningkatan kerja sama ekonomi di antara negara-negara terkait.
➡️ Baca Juga: POCO F6 Pro vs Realme GT 6: “Performance Monster”, Mana Cooling-nya Baik?
➡️ Baca Juga: Seed Minecraft Terbaik 2026 untuk Pengalaman Eksplorasi yang Mengasyikkan dan Seru
