Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga (DNKK) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pembentukan dewan ini menjadi langkah penting sebagai pengganti Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah ada sejak tahun 2006.
Pada akhir pidatonya, Prabowo mengumumkan peresmian DNKK dengan jelas dan tegas.
“Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga,” ucap Presiden Prabowo, menandai momen penting tersebut di acara Rakornas TPAKD.
Setelah pernyataan resmi tersebut, Prabowo menekan tombol sirene sebagai simbol peluncuran DNKK, didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi. Di antara mereka terdapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Acara ini juga menandai berakhirnya Rakornas TPAKD 2026, yang dihadiri oleh gubernur, bupati, para penerima manfaat pembiayaan dari berbagai daerah, penyedia pembiayaan, serta jajaran pejabat negara dan pimpinan lembaga.
Pembentukan DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Dewan ini dipimpin langsung oleh Prabowo sebagai ketua, dengan Airlangga Hartarto menjabat sebagai ketua harian. Selain itu, Ketua Dewan Komisioner OJK diangkat sebagai wakil ketua, sementara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan menjabat sebagai wakil ketua harian. Sejumlah menteri lainnya juga diundang menjadi anggota dewan.
Dalam laporannya kepada Presiden, Airlangga menyampaikan bahwa DNKK memiliki visi yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga sebelumnya. Dewan ini berfokus pada kesejahteraan keuangan atau financial wellness, ketahanan menghadapi guncangan keuangan atau financial resilience, serta rasa aman dalam pengelolaan keuangan atau financial security.
Ketiga aspek tersebut akan dianalisis berdasarkan kondisi keuangan keluarga, yang merupakan unit ekonomi terkecil di masyarakat.
“Orientasinya telah berubah; jika sebelumnya Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam memiliki rekening, kini Bapak Presiden telah mengubah fokusnya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga. Dengan demikian, ketika kita berbicara tentang ekonomi makro, yang diluncurkan oleh Bapak Presiden adalah ekonomi dari keluarga ke keluarga, di mana ekonomi keluarga merupakan yang terkecil dalam struktur masyarakat kita,” jelas Airlangga mengenai fokus utama dari DNKK.
➡️ Baca Juga: Iran Menolak Permintaan Gencatan Senjata yang Diajukan Trump Secara Tegas
➡️ Baca Juga: Purbaya Tegaskan Danantara Tidak Akan Bergabung ke KSSK Hanya Karena Rapat
