Jakarta – Banyak individu cenderung menunda untuk memeriksakan diri ketika mengalami gejala seperti batuk atau sesak napas, beranggapan bahwa mereka masih dapat beraktivitas seperti biasa. Namun, menunda pemeriksaan kesehatan bisa berakibat fatal, karena kondisi yang lebih serius mungkin baru terdeteksi setelah terlambat.
Chief Health Officer Prudential Indonesia, Yosie William Iroth, menekankan bahwa keterlambatan dalam diagnosis menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan berbagai penyakit di Indonesia.
“Lebih dari 80 persen pasien kanker baru terdiagnosis pada stadium tiga atau empat. Dalam kasus tuberkulosis (TBC), keterlambatan dalam diagnosis juga dapat mengakibatkan penanganan yang tertunda, serta meningkatkan risiko penularan,” Ujar Yosie dalam keterangannya pada Selasa, 29 September 2026.
Bertepatan dengan perayaan Hari Paru Sedunia pada 25 September, Yosie mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kesehatan paru-paru sejak dini, serta perlunya pemeriksaan kesehatan secara berkala di setiap fase kehidupan.
Kecenderungan masyarakat yang menunda perawatan terlihat dalam studi yang dilakukan oleh Prudential plc berjudul “Suara Pasien Indonesia”, yang bekerja sama dengan Economist Impact. Hasilnya menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh responden mengakui pernah menunda perawatan, dan hampir separuh dari mereka mengaku melakukannya secara berulang.
“Keputusan untuk menunda perawatan tidak selalu mencerminkan pengabaian terhadap kesehatan. Studi tersebut mengungkapkan beberapa hambatan, mulai dari kurangnya informasi kesehatan yang memadai, hingga prioritas kebutuhan keluarga yang sering kali lebih diutamakan daripada kesehatan pribadi,” tambahnya.
Di antara berbagai kendala tersebut, biaya medis menjadi salah satu faktor yang paling signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa sekitar 26,6 persen masyarakat Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam membiayai layanan kesehatan pada tahun 2025.
Diperkirakan bahwa pengeluaran kesehatan yang dibayar secara langsung oleh masyarakat (out-of-pocket) mencapai sekitar Rp 175 triliun. Hal ini berpotensi membuat sekitar 12,8 juta penduduk terancam jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan yang tinggi.
“Ini menunjukkan bahwa satu kali perawatan inap atau tindakan medis besar bisa menguras tabungan seseorang jika tidak dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan kesehatan seharusnya dianggap sebagai bagian integral dari perencanaan keuangan jangka panjang, sama halnya dengan menabung untuk pendidikan atau masa pensiun,” ungkap Yosie.
Kekhawatiran ini semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian terhadap penyakit pernapasan dan lonjakan biaya layanan kesehatan yang disebabkan oleh inflasi medis. Kementerian Kesehatan melaporkan adanya tren peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama di wilayah Banten, Lampung, dan Jawa Barat pada bulan September 2026.
➡️ Baca Juga: Cak Imin Tanggapi Isu Vape dan Narkoba: Pentingnya Waspada dan Tindakan Tegas
➡️ Baca Juga: Android 15 punya fitur AI yang bisa nulis pesan otomatis tapi lo gak tau lokasinya
