Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil menurunkan biaya haji untuk tahun 2026 sebesar Rp 2 juta.
Dengan meningkatnya harga avtur yang disebabkan oleh situasi geopolitik yang tidak stabil di Timur Tengah, Airlangga mengakui bahwa kondisi ini dapat berpotensi meningkatkan biaya perjalanan haji.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,77 triliun. Alokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya perjalanan haji bagi sekitar 220 ribu jemaah tetap terjaga dan tidak mengalami lonjakan yang signifikan.
“Ongkos haji telah ditekan hingga Rp 2 juta, sehingga dampak dari kenaikan harga avtur ini akan ditanggung oleh pemerintah untuk 220 ribu jemaah haji,” ungkap Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.
“Anggaran sebesar Rp 1,77 triliun ini akan dibebankan kepada APBN, sehingga tidak ada dampak kenaikan biaya untuk para peserta haji,” jelasnya lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa dana untuk menangani lonjakan harga avtur dalam biaya perjalanan haji ini berasal dari penghematan anggaran di tahun 2025.
Dia menambahkan bahwa hasil penghematan dari tahun sebelumnya akan dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran tahun ini, termasuk untuk menanggulangi kenaikan biaya perjalanan haji yang disebabkan oleh harga avtur yang meningkat.
“Jika efisiensi tersebut digunakan secara tepat dan dialokasikan ke pos yang diperlukan, maka dana tersebut akan disalurkan untuk pengeluaran yang baru saja disebutkan,” tuturnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya tanpa harus terbebani oleh biaya yang meningkat secara signifikan. Ini adalah langkah nyata untuk menjaga aksesibilitas dan keberlangsungan pelaksanaan haji bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini.
➡️ Baca Juga: Strategi BGN dalam Menyalurkan MBG untuk Mengatasi Daerah Rawan Pangan
➡️ Baca Juga: Bareskrim Bongkar Kasus LPG Oplosan di Jaktim-Jakut, Negara Rugi Rp16,8 Miliar
