Surat Terbuka Nikita Mirzani untuk Prabowo Viral, Soroti Ketidaklogisan Setelah Vonis 6 Tahun

Atok DalangApril 12, 2026

21 1 minute read

Nikita Mirzani mengambil langkah yang mencolok setelah hukum memutuskan dirinya harus menjalani hukuman penjara selama enam tahun. Ia mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan kepada Prabowo Subianto, yang langsung menarik perhatian publik.

Keputusan ini muncul setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan pada 13 Maret 2026. Dengan penolakan tersebut, hukuman enam tahun penjara yang dijatuhkan pada tingkat banding dinyatakan final dan tidak dapat lagi diperdebatkan.

Kasus yang melibatkan Nikita berkaitan dengan dugaan pemerasan dan tindakan pencucian uang (TPPU) terhadap seorang pengusaha kecantikan bernama Reza Gladys. Dalam perkara ini, ia dituduh meminta uang senilai Rp4 miliar dengan ancaman akan mengungkap informasi negatif tentang produk yang dimiliki oleh korban.

Sebagian dana yang diterima oleh Nikita kabarnya digunakan untuk membayar cicilan rumahnya, yang semakin memperkuat dugaan adanya pencucian uang dalam proses persidangan.

Pada putusan awal, pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara. Namun, di tingkat banding, vonis tersebut diperberat menjadi enam tahun setelah majelis hakim menilai bahwa unsur TPPU telah terbukti.

Tak lama setelah keputusan tersebut, melalui akun Instagram-nya, Nikita mengunggah surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan keresahan yang mendalam atas keputusan hukum yang menimpanya.

“Yth. Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami dengan hormat meminta agar dilakukan peninjauan kembali terhadap rasa keadilan yang kami alami saat ini,” demikian bunyi pembukaan surat yang disampaikan pada Senin, 13 April 2026.

Isi dari surat ini kemudian berkembang menjadi sebuah kritik tajam terhadap logika hukum yang dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan.

“Kami merasa perlu bertanya, apakah hukum di negeri ini sedang mengalami kebutaan logika?” ungkapnya, mengekspresikan kritik yang mendalam terhadap keputusan pengadilan.

Lebih lanjut, pihak Nikita juga menyoroti adanya perbandingan dengan kasus lain yang dinilai lebih merugikan negara.

“Bagaimana mungkin seorang ibu tunggal dijatuhi hukuman enam tahun penjara atas kasus yang tidak merugikan keuangan negara sedikit pun?” menjadi salah satu poin utama yang diangkat dalam kritik tersebut.

Kritik ini berlanjut pada isu ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Di mana letak keadilan jika suara dihukum dengan lebih keras dibandingkan dengan pencurian yang merugikan harta negara?” ungkap Nikita, menyoroti adanya disparitas dalam penegakan hukum di negara ini.