Jakarta – Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa penerapan teknologi di sektor keuangan harus memperhatikan keadilan bagi pekerja dan tidak menciptakan beban biaya yang merugikan masyarakat. Komisi ini meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi tata kelola industri perbankan agar transformasi digital tidak dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 22 September.
Dalam RDPU tersebut, Komisi XI mendengarkan langsung keluhan dari Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia (SPBMI) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI). Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya peran sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi nacional, yang saat ini tengah dihadapkan pada tantangan digitalisasi dan adopsi teknologi Artificial Intelligence (AI). Ia berpendapat bahwa tantangan utama dalam transformasi ini adalah bagaimana tata kelola dan kesiapan roadmap teknologi disusun, agar tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang merugikan bagi pekerja dan konsumen.
“Industri keuangan merupakan penyumbang pertumbuhan paling signifikan dalam struktur ekonomi kita. Meskipun penerapan teknologi adalah hal yang tidak terhindarkan, masalah yang muncul adalah siapa yang bertanggung jawab menyusun roadmap teknologi itu. Ini bukan hanya soal dampak terhadap tenaga kerja, tetapi juga mengenai beban biaya transaksi dan administrasi perbankan yang harus ditanggung oleh masyarakat,” tegas Misbakhun.
Terkait dengan keluhan spesifik dari pekerja Maybank, Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya kepada pengawas sektor perbankan dan bidang perlindungan konsumen. Ia menambahkan, “Kami akan berkomunikasi dengan OJK mengenai kasus Maybank dan aspirasi yang disampaikan oleh serikat pekerja. Kami akan mendorong agar OJK baik di sektor perbankan maupun di bidang pengaduan masyarakat dapat mendengarkan langsung apa yang menjadi keinginan para pekerja ini.”
Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Charles Meikyansah, juga memberikan tanggapan serupa. Ia meminta agar perbankan tidak menggunakan digitalisasi sebagai alasan untuk bertindak semena-mena terhadap pekerja yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. “Digitalisasi dan AI memang merupakan sebuah keharusan, tetapi kita tidak boleh mengabaikan mereka yang telah bekerja dengan setia selama 10 hingga 20 tahun. Kesejahteraan, keadilan, dan kepastian bagi keluarga pekerja di sektor perbankan adalah aspek-aspek fundamental yang akan terus kami tekankan kepada bank-bank mitra kami,” ujar anggota Fraksi Partai NasDem tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai masukan dari para pekerja sangat memperkaya perspektif pengawasan Komisi XI. Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap industri perbankan tidak seharusnya hanya berfokus pada pencapaian profitabilitas. “Paparan dari para anggota serikat pekerja membantu kami untuk melihat industri keuangan secara lebih komprehensif. Sektor ini tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan pekerja,” ungkapnya.
Melihat situasi ini, jelas bahwa digitalisasi sektor pekerjaan, khususnya di bidang perbankan, memerlukan pendekatan yang bijaksana. Harus ada keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak pekerja. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi, diharapkan sektor ini dapat bertransformasi tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga kerja.
Perubahan yang cepat dalam teknologi dan cara kerja menuntut setiap stakeholder untuk beradaptasi dan menciptakan solusi yang inklusif. Hal ini mencakup semua pihak, mulai dari perusahaan, regulator, hingga pekerja itu sendiri. Diskusi yang konstruktif antara semua pihak akan menjadi kunci untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan adil.
Dalam konteks ini, penting bagi OJK dan lembaga terkait untuk aktif dalam merumuskan kebijakan yang dapat melindungi pekerja dari dampak negatif digitalisasi. Implementasi kebijakan yang inklusif akan memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat dari teknologi tanpa harus menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.
Kepentingan pekerja harus selalu menjadi prioritas dalam setiap langkah digitalisasi. Dengan menyusun roadmap yang jelas dan komprehensif, sektor keuangan dapat bertransformasi menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus melindungi hak-hak pekerja.
Keadilan sosial di sektor pekerjaan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dalam era digitalisasi yang kian pesat, perlindungan terhadap pekerja harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan yang diambil. Dengan langkah yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua.
➡️ Baca Juga: Tips Memilih Jurusan Komputer untuk Masa Depan
➡️ Baca Juga: Sahroni Tegaskan Pentingnya Pejabat untuk Laporkan Harta Kekayaan Sebagai Kewajiban
