Jenderal Suyudi Ario Seto kini resmi menjabat sebagai Kapolri. Dalam posisinya yang baru, Suyudi menegaskan komitmennya untuk mereformasi institusi Polri demi mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia.
Ia menguraikan beberapa langkah strategis yang akan diambil untuk melakukan transformasi Polri selama masa kepemimpinannya.
Penguatan Kelembagaan
Jenderal Suyudi berencana untuk memperkuat struktur organisasi Polri. Dia menekankan pentingnya menjadikan Mabes Polri sebagai lembaga yang strategis dan efisien, Polda yang profesional dan mendukung, serta Polres yang tangguh sebagai satuan operasional utama, serta Polsek yang dekat dengan masyarakat.
“Struktur ini dan lapisan persetujuan yang tidak memberikan nilai tambah akan ditinjau kembali untuk disederhanakan. Penguatan ini akan berfokus pada lini terdepan yang mempertimbangkan beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan,” jelas Suyudi.
Haramkan Titipan dalam Rekrutmen Polri
Jenderal Suyudi akan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap siklus Sumber Daya Manusia (SDM) di Polri, termasuk proses rekrutmen.
“Semua aspek dalam siklus SDM akan diperbaiki, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan, hingga masa pensiun. Prinsip meritokrasi dan rekam integritas akan menjadi landasan utama,” tegasnya.
Dia menekankan tidak akan ada toleransi terhadap praktik titipan. Suyudi percaya bahwa anggota yang berprestasi harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang dalam karier mereka.
“Tidak ada ruang untuk titipan, transaksi, dan sponsorship. Anggota yang berprestasi akan dilindungi dan diberikan kesempatan untuk berkarier. Setiap pelanggaran akan ditindak secara proporsional dan konsisten,” tambahnya.
Memperkuat Pelayanan Publik
Suyudi ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dia berpendapat bahwa pelayanan Polri harus bertransformasi dari sekadar mengikuti prosedur menjadi memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Struktur internal Polri tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat. Digitalisasi harus menempuh langkah untuk menutup celah pungli. Pelayanan harus bersifat transparan dan mudah diakses oleh masyarakat,” ungkapnya.
Tegakkan Keadilan
Salah satu program utama yang akan dijalankan adalah penegakan keadilan hukum. Jenderal Suyudi berkeinginan agar ukuran keberhasilan dalam penegakan hukum tidak lagi hanya dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani.
“Indikator keberhasilan harus beralih dari kuantitas kasus menjadi kualitas penanganan. Penanganan yang tepat, sah, berbasis bukti, kepastian, dan keadilan akan menjadi prioritas. Penguatan case management, SP2HP, supervisi, peninjauan kasus, forensik, digital forensik, analisis keuangan, dan pelacakan aset akan dilakukan,” paparnya.
Selanjutnya, dia menyatakan perlunya penguatan sistem pengawasan. Jenderal Suyudi ingin sistem pengawasan Polri beralih dari pola reaktif menjadi berbasis risiko.
“Setiap pengaduan harus jelas siapa penanggung jawabnya. Pelindungan terhadap pelapor dan hasil pengawasan harus berujung pada koreksi, konsekuensi, pemulihan, dan pencegahan terulangnya masalah,” jelasnya.
➡️ Baca Juga: Polri dan Masyarakat Bersinergi Ciptakan Surplus Jagung 3,9 Juta Ton
➡️ Baca Juga: OJK Menegaskan Relaksasi SLIK Tidak Bertujuan Menghindari Catatan NPL Perbankan
