Pemerintah Indonesia melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menargetkan penciptaan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru di sektor kelistrikan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, pertanyaan besar muncul: apakah sumber daya manusia (SDM) Indonesia siap mengisi peluang besar ini?
RUPTL 2025–2034: Peluang Besar di Sektor Kelistrikan
RUPTL 2025–2034 dirancang untuk mendukung transisi energi Indonesia dengan meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Dokumen ini menargetkan penciptaan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja, dengan rincian sebagai berikut:
- 836.696 tenaga kerja di sektor pembangkitan listrik
- 881.132 tenaga kerja di sektor transmisi, gardu induk, dan distribusi
Dari total tenaga kerja di sektor pembangkitan, sekitar 91% termasuk dalam kategori green jobs, yang mencakup pekerjaan di pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga air (PLTA), tenaga panas bumi (PLTP), dan tenaga bayu (PLTB) .
Green Jobs: Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia
Green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan menjadi fokus utama dalam RUPTL 2025–2034. Pekerjaan ini tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon.
Beberapa sektor yang diproyeksikan menyerap tenaga kerja terbesar meliputi:
- PLTS: 348.057 tenaga kerja
- PLTA/PLTM: 129.759 tenaga kerja
- PLTP: 42.700 tenaga kerja
- PLTB: 58.938 tenaga kerja
Namun, transisi menuju green jobs menuntut kesiapan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus di bidang energi terbarukan.
Tantangan Kesiapan SDM Indonesia
Meskipun peluang besar tersedia, tantangan utama terletak pada kesiapan SDM Indonesia dalam mengisi posisi-posisi tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
- Keterbatasan Keterampilan Khusus Banyak pekerjaan di sektor energi terbarukan memerlukan keterampilan teknis yang belum banyak tersedia di pasar tenaga kerja Indonesia saat ini. Misalnya, instalasi dan pemeliharaan panel surya, pengoperasian turbin angin, serta manajemen sistem penyimpanan energi .
- Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Sistem pendidikan dan pelatihan vokasional di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri energi terbarukan. Kurikulum yang relevan dan program pelatihan praktis sangat diperlukan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten.
- Distribusi Tenaga Kerja yang Tidak Merata Pembangunan infrastruktur energi terbarukan sering kali berlokasi di daerah terpencil atau luar Jawa. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mendistribusikan tenaga kerja yang terampil ke lokasi-lokasi tersebut.
Upaya Pemerintah dan Sektor Swasta
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam beberapa inisiatif:
- Pengembangan Kurikulum Energi Terbarukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat mengembangkan kurikulum yang fokus pada energi terbarukan di tingkat pendidikan menengah dan tinggi.
- Program Pelatihan dan Sertifikasi Penyelenggaraan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja di sektor energi terbarukan dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia.
- Kemitraan dengan Industri Kemitraan antara institusi pendidikan dan industri energi terbarukan dapat memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Insentif untuk Tenaga Kerja di Daerah Terpencil Pemberian insentif bagi tenaga kerja yang bersedia bekerja di daerah terpencil dapat membantu mendistribusikan tenaga kerja secara lebih merata.
Kesimpulan
RUPTL 2025–2034 menawarkan peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja di sektor energi terbarukan. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal, diperlukan kesiapan SDM Indonesia dalam hal keterampilan, pendidikan, dan distribusi tenaga kerja. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan transisi energi.
Baca Juga : Respons Menteri Agama soal Beda Pendapat Penyembelihan Dam Jemaah Haji di Indonesia
➡️ Baca Juga: Gerakan Sosial untuk Pengurangan Sampah Plastik
➡️ Baca Juga: Bareskrim Bongkar Kasus LPG Oplosan di Jaktim-Jakut, Negara Rugi Rp16,8 Miliar
