Menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, Partai Golkar akan mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Pemenangan Pemilu serta Bimbingan Teknis untuk anggota Fraksi Partai Golkar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di bagian utara Sumatera. Acara ini dijadwalkan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, dari tanggal 18 hingga 20 September 2026.
Ketua Panitia Penyelenggara, Hakim Kamarudin, mengungkapkan bahwa peserta yang diundang meliputi anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Sumatra Bagian Utara, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Pembukaan acara ini direncanakan akan dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Hakim Kamarudin menyatakan, “Partai Golkar memilih untuk melaksanakan acara ini di daerah sebagai upaya untuk lebih dekat dengan aspirasi setempat. Kami ingin menggali masukan dari anggota DPRD yang berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Input dari daerah sangat penting, terutama berkaitan dengan RUU Pemilu dan organisasi internal kami.”
Materi yang akan disampaikan selama acara tidak hanya akan membahas aspek internal organisasi, tetapi juga akan menjelaskan peran dan fungsi DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“DPP Partai Golkar menekankan kepada seluruh anggota DPR RI dan DPRD untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka di parlemen agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar tersebut.
Ketua Panitia Pelaksana, Riyono Asnan, menambahkan bahwa seluruh kegiatan yang diorganisir oleh Partai Golkar ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum Bahlil Lahadalia agar dilaksanakan di daerah.
“Panitia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait revisi undang-undang pemilu. DPP Partai Golkar berharap bahwa RUU Pemilu yang akan diperjuangkan oleh Fraksi Golkar di DPR RI dapat mencerminkan aspirasi dari daerah. Anggota DPRD adalah ujung tombak partai yang dekat dengan masyarakat, jadi masukan mereka sangat kami hargai,” jelas Riyono.
Lebih lanjut, Riyono menyatakan bahwa Partai Golkar telah melakukan kajian mendalam terkait revisi undang-undang pemilu yang akan dibahas.
“Terkait dengan sistem pemilu yang selama ini dianggap mahal, kami memiliki beberapa opsi yang akan dibahas untuk mendapatkan masukan dari daerah. Opsi dan solusi ini tidak berarti kami ingin kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup. Kami membuka beberapa pilihan sistem pemilu yang sesuai dengan sistem presidensil,” ungkapnya.
➡️ Baca Juga: Pesan Terakhir Vidi Aldiano untuk Sheila Dara: Ungkapan Terima Kasih atas Kesabaranmu
➡️ Baca Juga: Pabrikan Dunia Hadirkan Solusi Inovatif untuk Atasi Masalah Range Anxiety pada Mobil Listrik
