Wakil Presiden Filipina Sara Duterte Dituduh Mengancam Bunuh Presiden, Ibu Negara, dan Mantan Ketua Parlemen
Departemen Kehakiman Filipina telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Wakil Presiden Sara Duterte terkait dengan dugaan ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, serta mantan Ketua DPR Martin Romualdez.
Tuntutan ini diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama Regional di Quezon City, menyangkut dugaan ancaman serius terhadap ketiga tokoh tersebut. Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat posisinya yang penting dalam pemerintahan.
Juru bicara Departemen Kehakiman, Polo Martinez, mengonfirmasi bahwa kasus ancaman serius ini adalah bagian dari perkara yang telah dirujuk oleh Biro Investigasi Nasional (NBI) kepada lembaga tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa isu ini berhubungan dengan proses pemakzulan yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, NBI telah mengajukan laporan terkait dugaan hasutan untuk melakukan pemberontakan serta ancaman yang dianggap serius terhadap keselamatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih sistematis dalam menangani isu yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Dalam sebuah konferensi pers, dilaporkan bahwa Duterte mengklaim telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menargetkan Marcos, ibu negara, dan Romualdez, jika dirinya mengalami hal yang fatal. Pernyataan ini memicu kekhawatiran luas di kalangan masyarakat dan pengamat politik.
Martinez juga menyatakan bahwa jaksa merekomendasikan agar uang jaminan sebesar 120.000 peso Filipina (sekitar Rp34 juta) ditetapkan untuk pembebasan sementara Duterte selama proses hukum berlangsung. Ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menanggapi tuduhan tersebut.
Saat ini, Duterte tengah menghadapi proses pemakzulan di Senat Filipina. Ancaman pembunuhan ini menjadi salah satu dari empat dakwaan yang diajukan terhadapnya, menambah kompleksitas situasi politik yang sedang berlangsung.
Tiga dakwaan tambahan yang dihadapi oleh Duterte mencakup dugaan penyalahgunaan dana rahasia, penyuapan, dan kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini menciptakan suasana ketidakpastian dan ketegangan di kalangan para pengamat politik.
Namun, pengacara yang mewakili Duterte berpendapat bahwa kasus pidana ini tidak dapat dilanjutkan selama proses pemakzulan masih berlangsung. Mereka menekankan bahwa posisi sebagai pejabat yang dapat dimakzulkan memberikan perlindungan hukum tertentu.
“Sebagai pejabat publik yang dapat dimakzulkan, Wakil Presiden tidak dapat dihadapkan pada tuntutan hukum terkait dugaan pelanggaran yang juga menjadi pokok perkara pemakzulan,” ungkap pengacara pembela Paul Lawrence Lim. Perkembangan ini terus diwaspadai oleh masyarakat dan pengamat politik di Filipina.
➡️ Baca Juga: Aktivis KontraS Andrie Yunus Terima Perlindungan Darurat LPSK Setelah Penyiraman Air Keras
➡️ Baca Juga: Grup Chat LGBT Terungkap Setelah Undangan Tak Sengaja kepada Ayah Sendiri
